Informasi terbaru seputar Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bangka Belitung

PANGKALPINANG – Dalam upaya memperkuat sistem resiliensi daerah terhadap ancaman bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat intensif penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) sekaligus perancangan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum yang menguatkannya. Langkah strategis ini mencakup tiga instrumen krusial, yakni Renkon Banjir, Renkon Puting Beliung, serta Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).Manifestasi Semangat dan Dedikasi PPPK BPBDPenyusunan dokumen ini menjadi momentum bersejarah bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai garda depan dalam perumusan dokumen perdana ini dengan pengecualian Renkon Banjir yang kini tengah melalui tahap pemutakhiran data (update) para PPPK menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi.Prathama Nugraha, salah satu personil PPPK yang terlibat, menyatakan bahwa kerja keras ini didasari oleh harapan besar agar output yang dihasilkan dapat membawa kemaslahatan luas bagi masyarakat. Baginya dan rekan-rekan, penyusunan Renkon ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk dedikasi kemanusiaan yang diharapkan menjadi amal jariyah di masa depan.Dukungan Visioner Kepala Pelaksana BPBDInisiasi besar ini tidak terlepas dari peran vital Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si. selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menegaskan bahwa keberadaan dokumen panduan yang komprehensif adalah sebuah keniscayaan dalam menghadapi situasi darurat."Kita sangat memerlukan dokumen yang menjadi panduan dasar saat bencana terjadi. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral dan akurasi data yang presisi agar upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Fokus utama kita adalah memaksimalkan bantuan kepada masyarakat terdampak serta meminimalisir risiko jatuhnya korban," ujar Budi Utama dengan penuh optimisme.Esensi Dokumen Renkon dan Legitimasi Peraturan GubernurDokumen Rencana Kontingensi ini dirancang sebagai instrumen navigasi operasional yang sangat krusial. Fungsinya mencakup:• Panduan Taktis: Menjadi acuan baku mengenai langkah-langkah yang harus diambil secara spesifik saat jenis bencana tertentu terjadi.• Basis Data Mitigasi: Memuat histori kejadian, lokus (lokasi fokus) sebagai sampel teknis, serta pemetaan wilayah rawan bencana.• Inventarisasi Sumber Daya: Menyajikan data logistik, peralatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana dari berbagai instansi terkait.Guna memperkuat fungsionalitas dan aspek legalitasnya, dokumen-dokumen tersebut akan didukung oleh Peraturan Gubernur. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat agar setiap elemen—mulai dari TNI, POLRI, Basarnas, hingga organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dapat bergerak secara sinkron sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam satu komando yang terintegrasi.Sinergi yang melibatkan multi-stakeholder seperti PLN, Bulog, Dinas Sosial, BMKG, hingga komunitas relawan seperti Destana dan ORARI, diharapkan mampu menciptakan ekosistem penanggulangan bencana yang tangguh demi keselamatan seluruh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

PANGKALPINANG – Bertempat di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 29 Mei 2026, telah dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) strategis guna memfinalisasi penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) beserta rancangan Peraturan Gubernur yang akan menjadi landasan yuridis utamanya. Pertemuan intelektual ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BPBD, termasuk Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan menghadirkan pakar dari BMKG dan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai narasumber kunci.Komitmen Visioner dan Dukungan Penuh KepemimpinanKepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si., secara resmi membuka agenda ini dengan menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan dedikasinya dalam menyusun dokumen vital tersebut. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa kehadiran serta dukungan teknis dari BMKG dan Biro Hukum merupakan elemen fundamental yang menjamin kualitas serta validitas rencana kontingensi yang tengah disusun. Dukungan ini mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif demi kepentingan keselamatan publik.Kontribusi Strategis BMKG dan Penguatan Legalitas Biro HukumSinergi lintas instansi menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Kepala BMKG Pangkalpinang, Bapak Tri Agus Pramono, S.Kom., memaparkan materi krusial mengenai dinamika cuaca di Kepulauan Bangka Belitung, termasuk analisis mendalam terkait kerentanan bencana, kondisi curah hujan, hingga potensi dampak fenomena El Nino dan La Nina terhadap prakiraan angin di wilayah tersebut. Beliau menegaskan kesiapan BMKG untuk memberikan kontribusi data secara penuh 24/7 sebagai wujud komitmen nyata bagi masyarakat.Di sisi lain, Bapak Wira Giantimabad, SH., dari Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan asistensi terkait kerangka dasar penyusunan Peraturan Gubernur. Beliau menegaskan bahwa Biro Hukum akan bersinergi penuh dengan BPBD untuk merumuskan aspek legalitas yang kuat guna mengukuhkan substansi dokumen yang telah disusun, memastikan bahwa setiap poin kebijakan memiliki pijakan hukum yang selaras dengan aturan yang berlaku.Semangat Intelektual PPPK BPBD dalam Ketelitian DataRapat berlangsung dengan dinamika diskusi yang tinggi, didominasi oleh peran aktif para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BPBD yang menjadi motor penggerak penyusunan dokumen ini. Dengan semangat profesionalisme, mereka melakukan tinjauan mendalam terhadap korelasi data cuaca, sinkronisasi fakta lapangan, hingga penelaahan semantik pada setiap kalimat guna menghindari kesalahan makna. Ketelitian ini menunjukkan kualitas intelektual dan tanggung jawab besar PPPK BPBD dalam memastikan dokumen Renkon Banjir, Puting Beliung, dan Karhutla ini benar-benar akurat dan aplikatif.Harapan Besar untuk Kemaslahatan MasyarakatSebagai penutup, terselip harapan kolektif yang bijaksana bahwa dengan rampungnya penyusunan dokumen ini serta penguatannya melalui Peraturan Gubernur, nilai manfaat BPBD dalam penanggulangan bencana akan semakin terakselerasi. Semoga hasil kerja keras ini menjadi instrumen yang membawa perlindungan maksimal, memberikan rasa aman, serta memberikan kontribusi nyata bagi keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita cintai.

PANGKALPINANG – Suasana khidmat dan penuh rasa kekeluargaan menyelimuti halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu, 29 April 2026. Seluruh jajaran berkumpul untuk memberikan penghormatan sekaligus melepas Bapak Arie Primajaya, SE., M.Si., yang telah menuntaskan masa pengabdiannya sebagai Sekretaris Badan sejak tahun 2022. Kini, beliau melangkah menuju amanah baru sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah resmi dilantik oleh Gubernur pada 24 April lalu.Prosesi pelepasan ini dihadiri oleh Bapak Arie Primajaya beserta istri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan beserta istri, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi beserta istri, serta Ibu Yuniar Putia Rahma, S.STP., M.Si., selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Dalam kesempatan tersebut, Ibu Yuniar Putia Rahma menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ibu Arie Primajaya atas peran aktifnya di lingkungan DWP BPBD, yang juga tergabung dalam DWP Provinsi. Menurut Ibu Yuniar, Ibu Arie adalah pribadi yang ramah, santun, dan sangat ringan tangan dalam membantu sesama. Beliau berharap agar tali silaturahmi yang telah terjalin kuat selama ini tetap terjaga, seraya mendoakan agar Bapak dan Ibu Arie senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan tugas di tempat pengabdian yang baru.Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si., dalam sambutannya yang sarat akan kearifan, menyampaikan pandangan mendalam mengenai dedikasi Bapak Arie selama ini. Dengan penuh ketulusan, beliau mengapresiasi integritas Bapak Arie sebagai sosok pejabat yang tidak hanya kompeten secara birokrasi, namun juga memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi."Bapak Arie adalah teladan mengenai bagaimana profesionalisme bersanding dengan kemurahan hati. Beliau sosok yang royal dan selalu berdiri paling depan untuk mendukung bawahan, baik dalam ketelitian administrasi kantor maupun ketangguhan di lapangan saat penanggulangan bencana," tutur Bapak Budi Utama. Beliau menambahkan bahwa keikhlasan Bapak Arie dalam berbagi ilmu dan nasihat menjadi warisan berharga bagi seluruh staf di lingkungan BPBD.Rasa kehilangan sekaligus kebanggaan juga tersirat dalam pesan yang disampaikan oleh Ibu Romar Friana, SE., MM. Beliau menggambarkan Bapak Arie sebagai pemimpin yang luar biasa bijaksana sosok yang mampu memposisikan diri sebagai rekan kerja sekaligus pelindung bagi bawahannya. Sifat kedermawanan beliau yang tulus meninggalkan kesan mendalam yang sulit tergantikan bagi keluarga besar BPBD.Menutup rangkaian acara, Bapak Arie Primajaya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan empat tahun yang penuh warna di BPBD. Beliau mengenang masa kepemimpinan Bapak Mikron Antariksa yang tangguh hingga semangat visioner Bapak Budi Utama yang terus membawa perubahan positif. "BPBD adalah tempat yang istimewa dengan energi yang tidak ditemukan di instansi lain. Meski raga berpindah tugas, harapan saya adalah agar kekompakan ini tetap terjaga dan tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus oleh jarak maupun jabatan," ungkap Bapak Arie dengan penuh haru.Keluarga besar BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala dedikasi Bapak Arie Primajaya. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga kesuksesan dan kesehatan senantiasa menyertai Bapak beserta Ibu dalam memajukan Koperasi dan UKM di Negeri Serumpun Sebalai.Salam Kompak, Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan.

PANGKALPINANG – Pada hari Sabtu, 25 April 2026, wilayah Kepulauan Bangka Belitung diterjang oleh fenomena cuaca ekstrem berupa hujan deras yang disertai angin kencang. Peristiwa yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari ini telah mengakibatkan dampak kerusakan material dan menelan korban jiwa, yang menuntut respons cepat serta terkoordinasi dari seluruh elemen penanggulangan bencana.Dalam menanggapi situasi darurat ini, Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si., menunjukkan loyalitas dan komitmen yang luar biasa. Beliau tidak hanya memimpin dari balik meja, tetapi terjun langsung ke berbagai titik lokasi bencana untuk meninjau kondisi lapangan dan menyambangi rumah-rumah warga yang terdampak. Kehadiran beliau merupakan bentuk nyata dukungan moral dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, memastikan bahwa setiap warga yang tertimpa musibah mendapatkan perhatian serta bantuan yang cepat dan tepat.Kekuatan Kolektif dalam Penanggulangan BencanaPenanganan dampak cuaca ekstrem ini bukanlah upaya tunggal. Sinergitas lintas sektoral menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemulihan pascabencana. Penanganan di lapangan dilakukan secara terpadu oleh Tim yang terdiri dari:• BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.• BPBD Kabupaten/Kota: BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Kab. Bangka, BPBD Kab Bangka Tengah ,BPBD Kab. Bangka Selatan, BPBD Kab. Belitung, serta BPBD Kab. Belitung Timur.• Instansi Terkait: Dinas Sosial PMD Prov Babel , Dinas sosial Kota Pangkalpinang , Basarnas, TNI, POLRI, Brimob SAR, dan TAGANA Provinsi Babel .• Aktor Lokal & Relawan: Anggota DPRD Dapil Gabek , Pihak kelurahan setempat, ,RT / RW lokasi terdampak , Relawan bencana ( DESTANA) , dan seluruh lapisan masyarakat yang saling bahu-membahu.Tim bergerak melakukan patroli, pendataan, serta pembersihan puing-puing, termasuk evakuasi pohon tumbang yang menutupi jalan dan merusak fasilitas umum.Dampak Peristiwa dan PendataanBerdasarkan rekap data sementara, cuaca ekstrem telah memberikan dampak yang luas di berbagai wilayah:• Dampak Kerusakan: Sedikitnya 36 rumah terdampak (sebagian besar rusak ringan hingga sedang). Selain itu, terdapat 1 stadion (Binsatria) mengalami kerusakan, serta 10 batang pohon tumbang yang menimpa 3 unit motor dan 1 mobil.• Korban: Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam dengan 1 orang meninggal dunia di Bangka Selatan (Efendi, 64 tahun) akibat tertimpa pohon saat berteduh, serta terdapat korban luka ringan.• Lokasi Terdampak: Kejadian tersebar di berbagai wilayah, termasuk Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, dan Kab. Belitung.Imbauan Keselamatan untuk MasyarakatMenghadapi potensi cuaca ekstrem di masa depan, kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan bersama:• Hindari Berkendara: Jangan memaksakan diri berkendara di tengah angin kencang atau hujan badai guna menghindari risiko kecelakaan.• Waspada Lokasi Berteduh: Jangan berteduh di bawah bangunan tua yang rapuh, papan reklame, atau di bawah pohon rindang yang rentan tumbangDi tengah musibah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan doa bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan, agar diberikan ketabahan serta kekuatan. Semoga bencana ini segera berakhir, situasi segera pulih, dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita jaga solidaritas, karena kebersamaan adalah fondasi terkuat dalam menghadapi setiap ujian alam.

PANGKALPINANG – Dalam upaya memperkuat fundamental akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan rapat pembinaan strategis mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 13 April 2026 ini, menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran struktural dan staf BPBD untuk menyelaraskan visi menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented).Sinergi Strategis dengan Biro OrganisasiKegiatan ini menghadirkan narasumber, Yuniar Putia Rahma, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam paparannya, beliau memberikan pendampingan komprehensif mengenai integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang harus selaras.Ibu Yuniar menekankan pentingnya penerapan cascading atau penjabaran berjenjang, di mana sasaran tingkat tinggi instansi harus mampu dipecah menjadi target yang terukur hingga ke unit kerja terkecil. Langkah ini esensial untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata (outcome-based) bagi masyarakat dan menghindari proses birokrasi yang berbelit-belit melalui optimalisasi proses bisnis.Komitmen dan Dukungan Penuh KepemimpinanKepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, S.STP., M.Si., menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda transformasi ini. Sebagai pimpinan rapat, beliau menegaskan bahwa pencapaian nilai SAKIP sebesar 74,20 pada tahun 2025 merupakan dasar untuk melakukan akselerasi perbaikan yang lebih menantang dan realistis di masa mendatang.Bapak Budi Utama menginstruksikan agar seluruh elemen organisasi tidak hanya terjebak pada pemenuhan dokumen administratif semata. Beliau menekankan bahwa Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk melakukan pembaharuan mendasar pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia guna menciptakan good governance.Melibatkan Staf untuk Pencapaian Target Kolektif.Pertemuan ini menjadi wadah edukasi bagi staf di berbagai bidang di lingkungan BPBD untuk memahami peran mereka dalam ekosistem kinerja instansi. Beberapa poin penguatan yang ditekankan dalam keterlibatan staf meliputi:• Pemahaman Indikator: Setiap unit kerja dan individu pegawai diwajibkan untuk memahami serta memiliki kepedulian tinggi terhadap hasil pengukuran kinerja.• Kolaborasi Lintas Bidang (Crosscutting): Perencanaan kinerja harus mencerminkan hubungan strategi dan aktivitas antar bidang yang saling berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi.• Pemantauan Berjenjang: Setiap level organisasi secara aktif melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja secara berkelanjutan.• Implementasi penerapan RB: Staf didorong untuk memenuhi minimal 12 indikator penilaian penerapan Reformasi Birokrasi, termasuk indeks kepuasan masyarakat, inovasi daerah, hingga layanan SPBE.Melalui pembinaan intensif ini, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimis dapat mewujudkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap program penanggulangan bencana memberikan manfaat yang optimal dan terukur bagi masyarakat.

PANGKALPINANG – Dalam upaya memperkuat fundamental kolaborasi lintas sektor, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si., memimpin kunjungan silaturahmi strategis ke Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kota Pangkalpinang pada Selasa, 21 April 2026. Delegasi BPBD dalam pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, didampingi jajaran staf terkait.Komitmen Pemimpin untuk Integrasi Lintas SektorKunjungan ini disambut dengan antusiasme dan dukungan penuh oleh Kepala Basarnas, Bapak Mickel Rahman Junika, SE, beserta jajarannya. Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan sebuah forum strategis untuk menyatukan visi dalam menghadapi tantangan kebencanaan. Semangat Bapak Budi Utama dalam menginisiasi langkah preventif dan kolaboratif di lapangan berpadu harmonis dengan komitmen Bapak Mickel Rahman Junika untuk saling mendukung, guna memastikan kesiapan operasional kedua instansi dalam melindungi masyarakat.Pemetaan Strategis dan Respon BencanaDalam dialog yang berlangsung konstruktif, kedua pimpinan meninjau kembali dinamika insiden kebencanaan yang terjadi sejak awal tahun 2025 hingga 2026. Evaluasi mendalam tersebut menekankan urgensi peningkatan upaya mitigasi yang lebih komprehensif, mengingat intensitas kejadian bencana yang memerlukan penanganan serius dan terukur.Selain membahas teknis kebencanaan, kedua lembaga juga menaruh perhatian pada isu ketahanan pangan—sebuah topik krusial yang saat ini menjadi fokus sorotan publik—sebagai bagian dari tantangan yang perlu diantisipasi bersama.Optimalisasi Sumber Daya untuk Pelayanan PrimaPuncak dari pertemuan ini adalah sinkronisasi inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD maupun Basarnas. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ketika terjadi kondisi darurat, kedua instansi mampu bergerak dalam satu komando dan kolaborasi yang sinergis.Melalui semangat kolaborasi ini, Bapak Budi Utama dan Bapak Mickel Rahman Junika menegaskan bahwa sinergi adalah kunci utama dalam penanggulangan bencana. Komitmen ini diharapkan mampu menghadirkan stabilitas dan iklim yang kondusif, serta meningkatkan resiliensi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 13 April 2026 – Dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi yang tangguh dan adaptif, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalin kolaborasi strategis dengan HUB UMK PLN UIW Bangka Belitung. Sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi bertajuk “Mitigasi Kebencanaan: Teknis Evakuasi Korban Kecelakaan Kebakaran di Tempat Usaha” yang berlangsung di Halaman Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Kegiatan ini diikuti oleh 10 pelaku usaha yang berada di bawah binaan HUB UMK PLN UIW Babel, sebagai langkah preventif dalam menghadapi potensi risiko bencana di lingkungan bisnisKegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si. Dalam arahannya, beliau menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak PLN UIW Bangka Belitung atas inisiatif kolaboratif ini.Lebih dari sekadar pelatihan teknis, Bapak Budi Utama menekankan pentingnya internalisasi nilai keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau berpesan kepada para peserta agar tidak berhenti pada tataran teori, namun secara aktif mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di lingkungan usaha maupun keluarga. “Ini adalah edukasi yang sangat bermanfaat. Jangan hanya berhenti di sini; sampaikan pengetahuan ini kepada karyawan dan keluarga di rumah. Simak dengan baik dan jangan sungkan bertanya apabila kurang mengerti,” ujar beliau penuh bijaksana.Pernyataan tersebut mencerminkan dedikasi BPBD dalam membangun kesadaran bencana yang inklusif, di mana setiap individu—termasuk pelaku UMKM—didorong untuk menjadi agen keselamatan di lingkungan masing-masing.Substansi Pelatihan dan KesiapsiagaanPelatihan ini menghadirkan narasumber berkompeten, Bapak Chomsatul Ichwan, S.H., bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD. Materi yang disampaikan mencakup dimensi krusial dalam penanggulangan bencana, antara lain:• Manajemen Pengurangan Risiko Bencana (PRB).• Prosedur Bantuan Hidup Dasar.• Standar Operasional Prosedur (SOP) menghadapi kebakaran.• Teknik pertolongan pertama dan evakuasi korban kebakaran.Tujuan utama dari inisiatif ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku UMK terhadap potensi risiko kebakaran, membekali mereka dengan teknik evakuasi yang presisi, serta mengasah kemampuan tanggap darurat guna menghadapi situasi kritis.Dampak dan Komitmen LanjutanSinergi lintas sektor ini membuahkan hasil yang signifikan. Berdasarkan evaluasi pasca-kegiatan, tingkat pemahaman peserta meningkat sebesar 80 persen, dengan tingkat kepuasan yang mencapai 90 persen.Salah satu peserta, Aulya Renielda dari UMKM MRB Lovaaz, menyampaikan apresiasi atas relevansi materi yang diberikan. Menurutnya, pelatihan ini memberikan manfaat nyata, terutama dalam memahami teknik evakuasi dan penanganan kondisi darurat yang sebelumnya masih terbatas.Mewakili pihak PLN, Bapak Hery Fernandes, dari manajemen HUB UMK PLN UIW Bangka Belitung, menyatakan bahwa program pembinaan ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan usaha, tetapi juga pada penguatan kapasitas mitra dalam menghadapi berbagai risiko. Sebagai bentuk simbolis penguatan kerja sama, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan plakat penghargaan serta dukungan promosi produk UMK melalui pemberian goodie bag kepada pihak BPBD.Ke depan, komitmen untuk memperkuat ekosistem UMKM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi akan terus dijaga melalui program-program berkelanjutan, guna memastikan kesiapan para pelaku usaha dalam menghadapi berbagai potensi risiko di masa depan.

PANGKALPINANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan langkah konkret dalam mengoptimalkan pelayanan publik melalui transformasi digital. Pada Senin, 20 April 2025, BPBD menggelar rapat koordinasi strategis yang berfokus pada pengembangan, pengumpulan, serta pengelolaan data berbasis web guna memperkuat sistem penanggulangan bencana di wilayah Serumpun Sebalai.Sekretaris BPBD Provinsi, Bapak Arie Primajaya, SE., M.Si., secara resmi membuka forum tersebut. Dalam arahannya, beliau menegaskan dukungan penuh terhadap kolaborasi erat antara BPBD dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam merancang infrastruktur digital ini. Langkah ini dinilai sebagai inovasi krusial untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dalam melayani masyarakat, khususnya di sektor penanggulangan bencana.Sinergi dan Inovasi untuk KemanusiaanKepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si., selaku inisiator utama pengembangan website ini, menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program tersebut. Beliau menekankan bahwa aplikasi ini merupakan karya kolektif yang diproyeksikan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, hingga instansi terkait lainnya."Dibutuhkan kerjasama yang solid antara BPBD dan dinas-dinas pendukung yg mengeluarkan serta mendistribusi data yg dibutuhkan seperti Dinsos PMD , BMKG, Pol PP Damkar, Basarnas, TNI , POLRI juga Diskominfo “ ujar Bapak Budi Utama. Sinergi lintas sektoral ini menjadi kunci utama agar sinkronisasi dan pembaharuan data dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.Visualisasi Data dan Mitigasi Spesifik WilayahPengembangan website Pusat Pengendali Data dan Operasi (Pusdalops) ini kini telah memasuki tahap finalisasi. Fajar Alasyari, S.Kom., programmer dari Diskominfo, menjelaskan bahwa sistem ini mampu mengintegrasikan berbagai data teknis, mulai dari arsip peta hingga rekapitulasi jenis bencana. Data yang terkumpul selama satu tahun nantinya akan dipetakan secara komprehensif sebagai basis strategi mitigasi bencana bersama pemerintah kabupaten/kota.Satu hal yang menjadi sorotan intelektual dalam pengembangan sistem ini adalah akomodasi terhadap karakteristik bencana spesifik di Bangka Belitung yang jarang ditemukan di provinsi lain, yaitu:• Kecelakaan Laut (Laka Laut): Mengingat wilayah provinsi yang didominasi oleh perairan.• Serangan Hewan Buas (Buaya): Menjawab kebutuhan mendesak masyarakat akan data dan keamanan terkait konflik satwa.Melalui penyempurnaan sistem yang berkesinambungan, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap website ini menjadi instrumen valid yang memenuhi kebutuhan data masyarakat serta menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif dan tepat sasaran.

BELITUNG – Dalam upaya berkelanjutan untuk memperkokoh ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan langkah proaktif melalui peninjauan strategis di Pantai Batu Bedil, Desa Sungai Padang, Kabupaten Belitung, pada Rabu (8/4/2026).Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Babel, Budi Utama S.STP.M.Si, ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kesiapan lokasi pelaksanaan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Fokus utama dari inisiatif ini adalah pencegahan serta kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kondisi geografis wilayah.# Sinergi di Kawasan GeoparkPemilihan Pantai Batu Bedil sebagai lokus kegiatan bukanlah tanpa alasan. Selain keelokan alamnya yang masuk dalam kawasan geopark, wilayah ini merepresentasikan karakteristik pesisir yang dinamis namun rentan. Dalam kunjungan tersebut, Budi Utama didampingi oleh Kepala Desa Sungai Padang, Sukiman, serta Ketua HKM Batu Bedil, menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara otoritas provinsi, pemerintah desa, dan komunitas lokal."Program KIE ini merupakan salah satu pilar prioritas pembangunan kami tahun ini. Dengan sasaran utama 100 nelayan pesisir, kami ingin menanamkan pemahaman mendalam mengenai mitigasi bencana, khususnya terhadap ancaman banjir rob yang kerap memengaruhi stabilitas ekonomi dan keselamatan warga pesisir," ujar Budi Utama.# Edukasi Komprehensif: Dari Pesisir hingga Institusi PendidikanTidak hanya berfokus pada ancaman alam skala besar, BPBD Babel juga merancang kurikulum praktis yang mencakup keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan sampan sebuah aspek krusial bagi keselamatan profesi nelayan.Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung antara bulan Mei atau Juni 2026 ini akan menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi di Pulau Belitung yang mencakup tiga titik strategis: 1. Desa Sungai Padang (Kawasan Pesisir dan Geopark) 2. SMAN 1 Sijuk (Sektor Pendidikan) 3. SMAN 1 Manggar (Sektor Pendidikan)# Kewaspadaan Terhadap Ancaman KarhutlaSelain isu pesisir, survei ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat akan tingginya eskalasi risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Belitung. Mengacu pada data harian yang mencatat potensi tiga hingga tujuh kasus kebakaran, BPBD menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi napas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.Melalui narasi ini, Pantai Batu Bedil tidak hanya dipandang sebagai destinasi wisata, namun bertransformasi menjadi laboratorium edukasi yang krusial. Upaya ini adalah perwujudan nyata dari visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya waspada, tetapi juga cerdas dan tangguh dalam menghadapi setiap dinamika alam.