Transformasi Tata Kelola Kinerja: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Akselerasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

PANGKALPINANG – Dalam upaya memperkuat fundamental akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan rapat pembinaan strategis mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 13 April 2026 ini, menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran struktural dan staf BPBD untuk menyelaraskan visi menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Sinergi Strategis dengan Biro Organisasi

Kegiatan ini menghadirkan narasumber, Yuniar Putia Rahma, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam paparannya, beliau memberikan pendampingan komprehensif mengenai integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang harus selaras.

Ibu Yuniar menekankan pentingnya penerapan cascading atau penjabaran berjenjang, di mana sasaran tingkat tinggi instansi harus mampu dipecah menjadi target yang terukur hingga ke unit kerja terkecil. Langkah ini esensial untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata (outcome-based) bagi masyarakat dan menghindari proses birokrasi yang berbelit-belit melalui optimalisasi proses bisnis.

Komitmen dan Dukungan Penuh Kepemimpinan

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, S.STP., M.Si., menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda transformasi ini. Sebagai pimpinan rapat, beliau menegaskan bahwa pencapaian nilai SAKIP sebesar 74,20 pada tahun 2025 merupakan dasar untuk melakukan akselerasi perbaikan yang lebih menantang dan realistis di masa mendatang.

Bapak Budi Utama menginstruksikan agar seluruh elemen organisasi tidak hanya terjebak pada pemenuhan dokumen administratif semata. Beliau menekankan bahwa Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk melakukan pembaharuan mendasar pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia guna menciptakan good governance.

Melibatkan Staf untuk Pencapaian Target Kolektif.

Pertemuan ini menjadi wadah edukasi bagi staf di berbagai bidang di lingkungan BPBD untuk memahami peran mereka dalam ekosistem kinerja instansi. Beberapa poin penguatan yang ditekankan dalam keterlibatan staf meliputi:

• Pemahaman Indikator: Setiap unit kerja dan individu pegawai diwajibkan untuk memahami serta memiliki kepedulian tinggi terhadap hasil pengukuran kinerja.

• Kolaborasi Lintas Bidang (Crosscutting): Perencanaan kinerja harus mencerminkan hubungan strategi dan aktivitas antar bidang yang saling berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi.

• Pemantauan Berjenjang: Setiap level organisasi secara aktif melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja secara berkelanjutan.

• Implementasi penerapan RB: Staf didorong untuk memenuhi minimal 12 indikator penilaian penerapan Reformasi Birokrasi, termasuk indeks kepuasan masyarakat, inovasi daerah, hingga layanan SPBE.

Melalui pembinaan intensif ini, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimis dapat mewujudkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap program penanggulangan bencana memberikan manfaat yang optimal dan terukur bagi masyarakat.