Informasi terbaru seputar Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bangka Belitung

SUNGAILIAT — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bagi masyarakat pesisir di Pantai Matras, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada Kamis (18/6/2026). Kegiatan strategis ini menyasar kelompok nelayan setempat guna membangun ketahanan wilayah pesisir terhadap potensi bencana.Peran Sentral Kepala Pelaksana BPBD BabelAcara secara resmi dibuka oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, S.ST.P., M.Si.. Dalam arahannya, Budi Utama memegang peran krusial dalam mengarahkan orientasi kebijakan keselamatan masyarakat pesisir. Beliau menekankan urgensi penguatan tiga pilar ketahanan bencana, yaitu:• Desa Tangguh Bencana (Destana)• Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)• Keluarga Tangguh Bencana (Katana)Lebih lanjut, Budi Utama secara langsung mengedukasi para nelayan mengenai pentingnya pemahaman kebencanaan dan standar keselamatan di laut, termasuk kesiapan perlengkapan keselamatan. Sebagai wujud nyata kepedulian dan komitmen BPBD, beliau memimpin pembagian life jacket secara simbolis kepada para nelayan di akhir acara.Tidak hanya itu, Kalaksa BPBD Babel juga mengukuhkan secara resmi Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang diwakili oleh perwakilan Kelompok Nelayan Kelurahan Matras, yaitu Basarudin, Ojahan Tumanggor, dan Marcoma, didampingi oleh Anggota Komisi IV DPRD Prov. Babel, Ir. Agung Setiawan, serta perwakilan Kalaksa BPBD Kabupaten Bangka.Sinergi Materi dan Edukasi MultisektoralEdukasi ini menghadirkan berbagai narasumber kompeten yang mengupas materi secara komprehensif:1. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Bencana – Disampaikan oleh Ir. Agung Setiawan (Komisi IV DPRD Prov. Babel).2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) – Dipaparkan oleh Imeldarina Ginting, S.Sos, M.I.Kom (Pokja IV PKK Prov. Babel).3. Ketahanan Masyarakat Pesisir – Disampaikan oleh Heruwiansya, S.Sos (Staf PK BPBD Prov. Babel).4. Bantuan Hidup Dasar (BHD) – Dibawakan berupa simulasi praktis teknik pernapasan buatan dan kompresi dada oleh Prathama Nugraha (Staf PK BPBD Prov. Babel).Aspirasi dan Solusi InteraktifSesi diskusi interaktif menjadi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan kendala di lapangan. Beberapa poin penting yang berhasil dihimpun meliputi:• Fasilitas Pengawasan & Sarpras: Terkait tidak berfungsinya pos pengawasan di lokasi KIE serta usulan pengadaan tempat mesin tempel dan POM Mini, Ir. Agung Setiawan memberikan solusi taktis agar kelompok nelayan segera berkoordinasi dan mengajukan permohonan resmi kepada dinas terkait, seperti Disbudpar serta Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.• Kesehatan dan Lingkungan: Muncul komitmen bersama dari peserta untuk menggalakkan aksi rutin bersih-bersih pantai, memantau prakiraan cuaca buruk sebelum melaut, serta mengoptimalkan cek kesehatan berkala bagi para nelayan di Posyandu.Melalui kegiatan percontohan ini, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap program KIE tidak berhenti di sini, melainkan terus berlanjut hingga memiliki legalitas hukum atau akta yang kuat demi mewujudkan masyarakat pesisir yang mandiri, tanggap, dan tangguh menghadapi bencana.

PANGKALPINANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat komitmennya dalam memperluas edukasi kebencanaan ke seluruh lapisan masyarakat. Langkah nyata ini teberwujud melalui penerimaan kunjungan edukatif sebanyak 21 santriwan-santriwati beserta 21 orang tua pendamping dari Sekolah “Tahfidz Ulul Albab” Koba, Kabupaten Bangka Tengah, tingkat TK dan SD, pada Selasa (23/6/2026).Kegiatan pembelajaran yang berpusat di Gedung Pusdalops BPBD Provinsi ini menjadi bukti konkret antusiasme masyarakat serta komitmen instansi dalam mendukung program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sejak dini.Komitmen Kepemimpinan dan Penerimaan yang HumanisPada saat bersamaan, Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.S.T.P., M.Si., tengah menghadiri agenda kedinasan lain, yakni acara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Kabupaten Bangka. Kendati demikian, dukungan penuh dan perhatian positif beliau terhadap agenda edukasi ini tetap tersampaikan secara utuh.Rombongan disambut dengan hangat oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Suryadi, S.Ag., yang bertindak mewakili Kepala Pelaksana, didampingi jajaran struktural serta Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara diawali dengan pengenalan sarana, prasarana, dan peralatan taktis penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Pusdalops.Dalam sambutannya, Bapak Suryadi menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam hangat dari Bapak Budi Utama atas ketidakhadiran beliau. Beliau mengekspresikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif kunjungan tersebut:"Kami berterima kasih sebesar-besarnya atas kunjungan ini. Kami sangat senang dapat berbagi informasi terkait penanggulangan bencana. Semoga ilmu yang diserap hari ini menjadi bekal berharga agar anak-anak kita mengetahui langkah preventif dan responsif saat terjadi bencana," ujar Suryadi.Lebih lanjut, beliau menegaskan visi strategis BPBD ke depan untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas dengan sektor akademis, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa dan masyarakat umum, guna membangun ketahanan komunal terhadap bencana alam, non-alam, maupun sosial.Rangkaian Edukasi Interaktif dan Simulasi TaktisUntuk memastikan internalisasi materi berjalan efektif dan menarik bagi usia dini, BPBD Babel mengemas kegiatan ini melalui beberapa tahapan dinamis:• Senam Mitigasi Bencana: Seluruh peserta dipandu oleh instruktur BPBD mengikuti senam mitigasi bencana gempa bumi guna melatih kesiapan fisik dan motorik secara menyenangkan.• Visualisasi Kebencanaan: Para santri dan orang tua menyaksikan video edukasi kebencanaan yang dirancang khusus untuk mempermudah pemahaman visual.• Edukasi Penyelamatan Dasar: Materi krusial mengenai pengetahuan dasar penyelamatan korban banjir dan kondisi tenggelam dipaparkan secara komprehensif oleh Mursalin, staf Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.• Simulasi Lapangan Berbasis Standardisasi: Sebagai puncak kegiatan, para siswa diarahkan menuju Kolong Spritus yang terletak tidak jauh dari kantor BPBD. Di bawah pendampingan ketat instruktur bersertifikasi dari TRC BPBD, mereka melakukan simulasi langsung penanganan situasi banjir dan teknik penyelamatan korban menggunakan speedboat.Apresiasi dan Harapan Ketangguhan Masa DepanPimpinan Sekolah Tahfidz Ulul Albab Koba, Bapak Imroni, menyampaikan rasa terima kasih dan kepuasannya atas penerimaan serta kualitas edukasi yang diberikan oleh BPBD Provinsi. Menurutnya, visualisasi dan praktik langsung ini sangat aplikatif bagi kehidupan sehari-hari.“Kami merasa sangat terbantu. Edukasi dan simulasi yang dilakukan oleh BPBD sangat bermanfaat. Kami berharap program seperti ini dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, sehingga kemampuan mitigasi mandiri dapat terbentuk dan secara langsung meringankan beban pemerintah dalam penanggulangan bencana,” ungkap Imroni.Melalui sinergi edukatif ini, diharapkan kesadaran kolektif akan pentingnya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dapat tertanam kuat sejak usia dini. Dengan demikian, risiko serta potensi kerugian akibat bencana dapat diminimalisir secara signifikan, melahirkan generasi masa depan yang senantiasa siap dan tangguh.Salam Tangkas, Tanggap, Tangguh Berdaya!

Pangkalpinang, 8 Juni 2026 – Dalam upaya memperkuat pilar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang telah berjalan konsisten selama beberapa tahun terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar momentum krusial bagi resiliensi daerah. Bertempat di Gedung Pusdalops BPBD Provinsi, secara resmi dilaksanakan peluncuran (launching) Website Pusat Pengendalian Data dan Operasi (PUSDALOPS) yang dihadiri oleh perwakilan BPBD dari 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Agenda strategis ini tidak hanya berfokus pada peluncuran sistem baru, melainkan juga merangkap konsolidasi KIE Tahun 2026, peresmian sistem integrasi penyatuan data berbasis web, pemaparan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyajian data, pembekalan teknik input dan sinkronisasi data bagi operator, serta ruang diskusi terbuka guna memetakan sekaligus mengurai kendala faktual di lapangan. Langkah akseleratif ini merupakan wujud optimalisasi dan tindak lanjut konkret atas fasilitas gedung serta perlengkapan kedaruratan yang bersumber dari bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI).Dedikasi dan Visi Kepemimpinan: Mengikis Sekat Birokrasi DataKehadiran platform digital ini lahir dari inisiasi progresif serta komitmen penuh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, S.STP., M.Si.. Melalui loyalitas yang tinggi terhadap pembenahan manajemen bencana, beliau mengidentifikasi urgensi atas kemudahan akses data dan pentingnya menyatukan informasi penanggulangan bencana secara holistik di Bumi Serumpun Sebalai. Refleksi kepemimpinan Budi Utama bermula dari evaluasi mendalam terhadap sistem terdini. Sejak awal menakhodai lembaga ini, pengelolaan data Pusdalops dinilai belum optimal karena masih bersifat manual, luring (offline), serta belum terkoneksi antardaerah. Pola lama ini memicu hambatan birokrasi di mana operator provinsi harus menghubungi pihak kabupaten/kota terlebih dahulu demi memenuhi kebutuhan data publik. Merespons tantangan tersebut, Budi Utama bergerak taktis membangun sinergi lintas sektoral bersama Diskominfo Provinsi Babel untuk merancang website Pusdalops terintegrasi."Kami di tingkat Provinsi percaya sepenuhnya bahwa sistem ini akan dimanfaatkan secara optimal di tingkat kabupaten/kota karena telah terkoneksi langsung dan include dengan visualisasi peta," tegas Budi Utama. Beliau juga membakar semangat kolektif para peserta dengan menyatakan, "Sistem ini bukan hanya milik provinsi, melainkan milik kita bersama. Silakan akui, adopsi, dan gunakan sebaik mungkin sesuai kebutuhan taktis kita di daerah." Fungsi Strategis dan Implementasi LapanganWebsite Pusdalops ini diproyeksikan menjadi single source of truth—sumber informasi tunggal yang valid, efektif, dan efisien dalam memangkas waktu respons kebencanaan. Sistem ini memuat integrasi data riil yang mempermudah pelaporan, pemutakhiran Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Kontinjensi (Renkon), serta dokumen strategis kebencanaan lainnya.Untuk memastikan keberlanjutan taktis di lapangan, mekanisme baru akan diterapkan: setiap regu Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas wajib menempatkan satu orang personel Pusdalops. Personel tersebut mengemban peran krusial untuk memfasilitasi kebutuhan data, melakukan input informasi, serta mendokumentasikan dinamika lapangan secara seketika (real-time).Apresiasi dan Sinergi dari Kabupaten/KotaInovasi ini disambut dengan optimisme tinggi oleh jajaran BPBD di daerah:• Zainal Horizon, S.E. (Kepala Pelaksana BPBD Belitung): Menyatakan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas kerja petugas lapangan. Kendati masih menghadapi tantangan ketersediaan admin khusus, ia berharap edukasi dalam forum ini mampu diserap baik oleh operator untuk kemudian ditularkan kepada rekan-rekan internal.• H. Syafrizal, S.E. (Kepala BPBD Bangka Barat): Mengapresiasi kemudahan pelaporan yang membantu pembaruan basis data dokumen kebencanaan daerah. Ia menitipkan harapan agar BPBD Provinsi ke depan lebih intensif melakukan pembinaan demi mengatasi kendala penyatuan domain antar-instansi di daerah agar terwujud kebijakan 'Satu Data' yang paripurna.• Rizka (Operator Website Kabupaten Belitung Timur): Menilai sistem baru ini sangat keren, sederhana, namun sarat fungsi. Pihaknya siap melakukan penyesuaian berkala seraya mengevaluasi kesesuaian sistem dengan dinamika kebutuhan riil di lapangan.Harapan Menuju Resiliensi Bangka BelitungPeluncuran website Pusdalops ini menjadi momentum kebangkitan tata kelola data bencana yang modern.dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh seluruh perwakilan BPBD 7 kab/Kota serta dukungan penuh, loyalitas tanpa batas dari tim Pusdalops, juga kolaborasi solid dari seluruh operator di 7 kabupaten/kota, sistem ini diharapkan dapat berjalan secara optimal. Melalui akurasi, kecepatan, dan keandalan informasi yang disajikan, platform ini berkomitmen memberikan kemanfaatan nyata, perlindungan preventif, dan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercinta.SALAM TANGKAS, TANGGAP, TANGGUH, BERDAYA!

PANGKALPINANG (1 Juni 2026) – Tertib administrasi dan tata kelola dokumentasi yang prima merupakan fondasi utama dalam mendukung kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menyadari krusialnya peran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak nyata dengan membentuk Tim GEMAR (Gerakan Menata Arsip). Upaya Nyata Budi Utama dan Sinergi Kuat Tim GEMARLangkah strategis ini telah diinisiasi sejak Desember 2025 di bawah komando langsung Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si.. Bagi beliau, pengelolaan kearsipan bukanlah sekadar urusan administratif biasa, melainkan sebuah kebutuhan dasar instansi yang sangat vital. "Menata arsip adalah kebutuhan dasar sebuah organisasi ataupun instansi. Saat arsip hilang, maka aset pun bisa ikut hilang. Sebaliknya, sejarah suatu bangsa dan organisasi akan tertata dengan rapi apabila didukung oleh tata kelola data serta berkas yang rapi pula," tegas Budi Utama mendasari pembentukan Tim GEMAR.Komitmen kuat dari pimpinan ini disambut dengan penuh semangat oleh seluruh jajaran BPBD Babel. Tim GEMAR diperkuat oleh kolaborasi solid para staf di setiap bidang yang bertugas secara aktif menyusun, merapikan, dan menata arsip di lingkungan kerja masing-masing. Sinergi dinamis ini dibentuk dengan tujuan besar: menjamin ketersediaan informasi, menjaga keamanan serta keutuhan arsip, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, memenuhi kewajiban hukum, sekaligus melestarikan memori kolektif organisasi dan sejarah bangsa.Penuhi Indikator Penilaian dan Raih Apresiasi PositifPerlu diketahui bahwa penataan arsip ini juga menjadi bagian penting dari kriteria indikator Penilaian Penerapan Reformasi Birokrasi (PPRB) yang wajib dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Pada poin indeks pengawasan kearsipan, terdapat 6 sub-indikator utama yang menjadi fokus pembenahan, yaitu:* Penciptaan arsip* Penggunaan arsip* Pemeliharaan arsip* Penyusutan arsip* Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan* Sarana dan prasarana kearsipanUntuk mendukung totalitas kerja Tim GEMAR, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyiapkan fasilitas penunjang yang representatif, mulai dari penyediaan rak arsip yang memadai hingga pengoptimalan fungsi record center.Kerja keras dan langkah nyata ini pun membuahkan hasil positif. Berdasarkan penilaian langsung oleh Tim Pengawasan Internal Pengelolaan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPBD Babel dinilai berhasil menunjukkan peningkatan signifikan di beberapa aspek. Kemajuan tersebut terlihat jelas pada pengelolaan arsip elektronik melalui aplikasi SRIKANDI, pengelolaan arsip konvensional, serta peningkatan kualitas SDM kearsipan yang didukung penuh oleh kelengkapan sarana dan prasarana.Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Daerah, Ibu Desi Sinorita, S.Kom. "Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Pelaksana BPBD dan Tim GEMAR atas semangat, kerja sama, serta segala upaya nyata yang telah dilakukan. Pengelolaan arsip di BPBD telah berhasil dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan nilai kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ungkap Ibu Desi Sinorita.Keberhasilan ini membawa harapan besar agar gerakan penataan data kebencanaan ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian, ke depan, seluruh kebutuhan data penunjang maupun informasi kebencanaan dapat diakses dengan cepat, mudah, akurat, dan konsekuen tanpa hambatan teknis. Catatan Penutup dan Pesan Semangat untuk Kemajuan Arsip BPBDKeberhasilan awal yang diraih oleh Tim GEMAR ini harus menjadi pemantik api semangat yang tidak boleh padam. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bersama bahwa penataan arsip bukanlah sebuah program kerja temporer, melainkan sebuah budaya kerja yang berkelanjutan dan harus terus dirawat. Kerapian administrasi hari ini adalah kunci kecepatan bertindak di masa depan.Sebab sejatinya, kesiapsiagaan bencana tidak hanya dimulai dari pergerakan di lapangan, melainkan berakar dari tertibnya administrasi dan dokumentasi yang kita kelola. Melalui gerakan menata arsip ini, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus merawat memori kolektif, memperkuat mutu pelayanan, dan membangun fondasi organisasi yang kokoh demi mewujudkan Bangka Belitung yang tangguh, siap, dan selamat!Arsip Hilang , Aset Melayang

PANGKALPINANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan penting dari Tim Penilaian Penerapan Reformasi Birokrasi di kantor BPBD Babel. Tim penilai yang hadir merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yaitu BKPSDM, BAKUDA, BAPPEDA, dan Biro Organisasi. Kehadiran tim ini bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penerapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan instansi tersebut.Rombongan tim penilai disambut langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si.. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan evaluasi ini, sekaligus menegaskan bahwa penerapan reformasi birokrasi merupakan proses belajar dan perbaikan yang berkelanjutan. Melalui momentum ini, BPBD sangat mengharapkan pembinaan yang intensif dan konstruktif dari tim penilai agar seluruh tata kelola berjalan sesuai dengan prosedur ideal.Transformasi Berbasis Kinerja dan Kerja Nyata KepemimpinanSebagai nakhoda organisasi, Budi Utama menunjukkan komitmen dan tindakan nyata dalam mengawal agenda transformasi ini. Pencapaian nilai SAKIP sebesar 74,20 pada tahun 2025 tidak membuat organisasi berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut dijadikan fondasi kokoh oleh Budi Utama untuk menginstruksikan akselerasi perbaikan yang lebih menantang, realistis, dan berorientasi pada hasil di masa depan.Budi Utama secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tidak terjebak pada pemenuhan dokumen administratif semata (rule-based). Beliau menekankan bahwa Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk melakukan pembaruan mendasar pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan penguatan sumber daya manusia guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Sebagai wujud nyata dari penguatan infrastruktur pelayanan dan disiplin kerja, Budi Utama memaparkan bahwa BPBD telah mengoptimalkan keberadaan Command Center dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Fasilitas ini berfungsi sebagai wadah utama yang mengintegrasikan pengolahan data serta informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan responsif.12 Indikator Materi Penilaian SAKIP & Reformasi BirokrasiProses evaluasi ini mencakup 12 poin krusial yang menjadi parameter penilaian penerapan reformasi birokrasi, antara lain:1. Perencanaan Kinerja: Meliputi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, serta penguatan evaluasi internal.2. Capaian Kinerja Tahunan: Menilai ketepatan waktu penyerapan anggaran, kesesuaian laporan Rencana Kerja (RENJA), dan kualitas data pada aplikasi Sihipena Sakti.3. Layanan SPBE: Mencakup optimalisasi aplikasi Srikandi, pemanfaatan aplikasi khusus, ketersediaan API, pembaruan data berkelanjutan, dan integrasi sistem via SPLP.4. Indeks Kearsipan: Menilai manajemen penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusunan arsip, serta kompetensi SDM dan sarana prasarana penunjang.5. Tata Kelola Data: Mengukur kelengkapan metadata, validitas data statistik, publikasi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan statistik sektoral.6. Pengadaan & Produk Dalam Negeri: Memastikan kepatuhan penggunaan aplikasi SIRUP, Pembelian Elektronik, E-Kontrak, serta implementasi afirmasi produk dalam negeri.7. Pengelolaan BMD: Menilai ketepatan waktu usulan rencana kebutuhan, kesesuaian laporan dengan fakta lapangan, dan pelaporan semester II tahun 2025.8. Implementasi Kinerja ASN: Evaluasi kedisiplinan dan capaian kinerja pegawai yang dinilai secara objektif berdasarkan regulasi perundang-undangan.9. Kehadiran Pegawai: Menilai tingkat kedisiplinan dan presensi pegawai secara akumulatif selama satu tahun.10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Mengukur kualitas pelayanan publik melalui nilai IKM serta keandalan sistem pelaporannya.11. Inovasi Daerah: Menilai skor Innovative Government Award (IGA), kuantitas inovasi yang dilahirkan, dan partisipasi dalam kompetisi inovasi.12. Indeks BerAKHLAK: Internalisasi 7 nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal (Setia), Adaptif, dan Kolaboratif.Apresiasi Tim Penilai: BPBD sebagai Calon Role ModelKerja keras jajaran BPBD di bawah arahan Budi Utama mendapat respons positif dari tim penilai. Jawini, S.H., anggota tim penilai dari Biro Organisasi, menyatakan bahwa secara umum BPBD telah menunjukkan kesiapan yang sangat matang dalam pemenuhan data dukung yang diperlukan."Harapan ke depan, kinerja inovatif ini tidak hanya bertumpu pada satu individu ASN saja, melainkan digerakkan secara kolektif oleh seluruh elemen organisasi. Dengan demikian, BPBD dapat menjadi percontohan (role model) bagi OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ungkap Jawini.Senada dengan hal tersebut, Oktapranidza, S.STP. selaku Ketua Tim Penilai, memberikan apresiasi tinggi terhadap kelengkapan dokumen, kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), kualitas sarana prasarana, serta capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah memenuhi standar pelayanan terbaik. Tim penilai mencatat ada banyak sekali inovasi yang dipersiapkan oleh BPBD dalam mengoptimalkan pelayanan publik terkait penanggulangan bencana di wilayah Bangka Belitung.Melalui penilaian dan pembinaan komprehensif ini, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimis dapat mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Momentum ini diharapkan mampu mendorong BPBD tumbuh menjadi instansi yang BerAKHLAK, serta senantiasa Tangkas, Tanggap, dan Tangguh dalam melayani masyarakat sekaligus memitigasi bencana.

PANGKALPINANG (21 Mei 2026) – Sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem ketahanan daerah terhadap risiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon). Bertempat di Gedung Natar Praja BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agenda strategis ini dihadiri oleh 100 partisipan yang merepresentasikan elemen kunci penanggulangan bencana di wilayah kepulauan ini.FGD ini menjadi momentum krusial bagi 12 anggota Tim Penyusun Renkon BPBD Babel yang telah mendedikasikan kerja kerasnya dalam merumuskan tiga draf dokumen kontigensi utama, yakni Renkon Banjir, Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta Renkon Angin Puting Beliung. Ketiga dokumen ini dirancang secara komprehensif untuk menjadi kompas sekaligus acuan tindakan taktis saat kedaruratan melanda.Inisiasi Strategis dan Komitmen KepemimpinanAcara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si., tokoh utama yang menginisiasi sekaligus mengawal langsung penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi ini. Dalam pidato pembukaannya, beliau menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi aparatur PPPK BPBD yang telah berjuang menyusun draf awal dokumen, serta berterima kasih atas kehadiran seluruh pemangku kepentingan."Dokumen Rencana Kontigensi ini adalah manifestasi nyata dari upaya kita dalam memitigasi dan mengurangi dampak buruk bencana. Kita harus menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan roda aktivitas tetap beroperasi di tengah gangguan. Melalui Renkon ini, kita menyiapkan respons yang terukur, meniadakan tindakan spekulatif dalam situasi darurat, mengeliminasi kebingungan, melindungi sumber daya, serta memenuhi kewajiban manajemen risiko," tegas Budi Utama.Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa demi menjamin efektivitas penegakan di lapangan, dokumen yang telah rampung nantinya akan diperkuat fungsi dan legalitas hukumnya melalui Peraturan Gubernur.Budi Utama juga merespons secara bijaksana dinamika forum yang mengusulkan pemisahan klausul angin kencang dan kekeringan sebagai entitas bencana yang berdiri sendiri. Mengakomodasi urgensi tersebut, beliau menegaskan bahwa pasca-perumusan dokumen ini, BPBD akan menindaklanjutinya dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) serta instrumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) yang selama ini belum terbentuk. Langkah akseleratif ini diambil guna memastikan seluruh proses penanggulangan bencana di Bangka Belitung dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.Soliditas dan Dukungan Kolektif Lintas SektoralKeberhasilan penyusunan dokumen ini tidak lepas dari partisipasi aktif 47 dinas dan instansi terkait yang hadir untuk menyuplai validitas data serta merumuskan pembagian peran operasional secara detail.Sinergi makro ini melibatkan unsur TNI, POLRI, Basarnas, PLN, BULOG, DINSOS PMD, Bappeda, Bakueda, Satpol PP, Diskominfo, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Kantor Karantina Pelabuhan, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Wilayah Sungai (BWS), ORARI, Destana, organisasi masyarakat pegiat kebencanaan, hingga sektor dunia usaha. Seluruh elemen tersebut memegang peranan krusial dalam pemenuhan data sektoral demi terciptanya integrasi penanganan yang mumpuni.Dukungan nyata di antaranya disampaikan oleh Bapak Zulkarnain perwakilan dari ORARI Daerah Bangka Belitung. Beliau menyatakan kesiapan penuh ORARI dalam mengamankan jaringan komunikasi darurat saat bencana terjadi, sekaligus berharap kolaborasi berbasis tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ini terus berkelanjutan demi melahirkan dokumen yang efektif dan berkualitas.Senada dengan hal tersebut, Mayor Nawawi yang mewakili Korem 045/Garuda Jaya menggarisbawahi bahwa keberadaan dokumen ini akan memangkas birokrasi koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya bagi BPBD Provinsi Babel. Dengan adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan teratur, penanganan terhadap bencana alam maupun bencana non-alam akibat aktivitas manusia dapat berjalan lebih sistematis. Meski demikian, beliau mengingatkan bahwa kesiapsiagaan terbaik adalah tindakan preventif, seraya berharap wilayah Bangka Belitung senantiasa dihindarkan dari bencana.Bersamaan dengan itu, dukungan juga mengalir dari Polda Babel yang menyatakan kesiapannya dalam menyediakan data, informasi, analisis situasi wilayah, serta pemetaan potensi gangguan keamanan, baik saat maupun pasca-bencana. Senada dengan hal tersebut, Kabinda Babel juga siap berkontribusi dalam memberikan pemikiran terkait aspek intelijen keamanan dan potensi dampak sosial. Dukungan serupa datang dari para perwakilan pentahelix lainnya yang berkomitmen menyajikan data dan informasi sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masingakan dilaksanakan lagi FGD berikutnya yang menjadi tahapan akhir serta finalisasi data dan tindak lanjut penyusunan peraturan Gubernur .Melalui FGD ini, tumbuh optimisme dan harapan bersama agar seluruh proses pemenuhan data serta informasi pendukung dapat terpenuhi dengan baik, sehingga Dokumen Rencana Kontigensi yang dilahirkan benar-benar representatif, mengikat, dan menjadi acuan utama penanggulangan bencana yang terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PANGKALPINANG – Semangat kolaborasi dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai momentum baru. Bertempat di SMAN 1 Pangkalpinang pada Rabu, 13 Mei 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kebencanaan yang melibatkan 100 siswa-siswi terpilih dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Acara dibuka Oleh bapak Drs.H Tarmin AB assisten bidang pemerintahan dan Kesra yang mewakili Gebernur Prov.Babel yang berhalangan hadir,Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah konkret BPBD dalam menekan risiko bencana di 23 titik strategis yang tersebar di 7 kabupaten/kota. Beliau menggaris bawahi bahwa pada tahun anggaran 2026, fokus utama diarahkan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan, serta para pelajar SMA sebagai garda terdepan literasi bencana.Langkah ini bukan sekadar sosialisasi rutin, melainkan implementasi dari pola pikir progresif para anggota legislatif Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat. Sebagai simbolis dimulainya kegiatan, dilakukan penyematan jaket kepada perwakilan peserta, yakni Rena, Kakaya, dan Amira.Peran Sentral Legislatif: Dukungan Penuh Ibu Maryam, SH., MH .Kehadiran Ibu Maryam, SH., MH., anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan warna dan energi positif yang luar biasa dalam acara ini. Dengan gaya penyampaian yang santai namun edukatif, beliau memaparkan peran krusial legislatif dalam memperkuat sistem ketangguhan daerah melalui berbagai kebijakan strategis:• Dukungan Program Kewilayahan: Mendukung penuh inisiasi Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), dan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).• Pengawasan Infrastruktur & Bantuan: Memastikan ketersediaan posko siaga, saat bencana.• Regulasi Kawasan: Menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum untuk melindungi masyarakat saat bencana.• Optimalisasi Anggaran: Mengawal alokasi APBD agar tepat sasaran sesuai aspirasi masyarakat .Dalam pernyataan penutupnya, Ibu Maryam menekankan pentingnya sekolah membentuk tim tangguh bencana atau memasukkan materi kebencanaan ke dalam muatan lokal demi melahirkan fasilitator-fasilitator muda yang tangguh di lingkungan masing-masing.Antusiasme Intelektual Pelajar SMAN 1 PangkalpinangSuasana diskusi berlangsung dinamis saat para siswa menunjukkan kekritisannya. Mereka menggali lebih dalam mengenai prioritas anggaran pada masa tanggap darurat dibandingkan masa mitigasi, serta mempertanyakan fungsi BPBD di masa tenang.Ivana Mulya Indrawan, siswi kelas X, mengungkapkan rasa beruntungnya dapat mengikuti kegiatan ini karena bencana tidak pernah memilih siapa yang akan terdampak. Senada dengan hal tersebut, Ketua OSIS Habiburahman N. Mahruf berharap agar edukasi ini dapat meluas ke seluruh sekolah di Bangka Belitung agar seluruh siswa memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana.Acara ini dipuncaki dengan pembacaan ikrar dan pengukuhan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) yang diwakili oleh Bintang Langit Ramadhan, Habiburahman N. Ma’ruf, Ivana Mulya Indrawan, dan Adilla Fatmawati. Semoga sinergi yang terjalin antara pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Bangka Belitung yang berdaya dan tangguh. Kita mendoakan agar setiap langkah mitigasi ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan keamanan bagi seluruh warga, serta menjauhkan negeri ini dari segala marabahaya. Semoga pengetahuan yang tertanam hari ini menjadi amal jariyah yang menyelamatkan banyak jiwa di masa depan.Babel Berdaya, Masyarakat Sejahtera Tangguh Hadapi Bencana

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui jalur edukasi formal. Pada Rabu, 13 Mei 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kebencanaan yang bertempat di SMAN 1 Pangkalpinang.Visi Strategis Gubernur dan Dukungan Pemerintah DaerahMewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhalangan hadir, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kep. Babel, Bapak Drs.H Tarmin AB, hadir memberikan dukungan penuh sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam arahannya, Bapak Tarmin menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya menanamkan budaya mitigasi sejak dini.Beliau menekankan bahwa kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang bagi generasi muda. "Simak, pahami, dan kenali. Jadilah fasilitator bencana yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat agar dampak risiko bencana dapat diminimalisir secara kolektif," ujar beliau saat memotivasi para peserta. Sebagai simbolis dimulainya kegiatan, dilakukan penyematan jaket kepada tiga perwakilan siswi, yakni Rena, Kakaya, dan Amira.Dedikasi dan Loyalitas BPBD dalam Pengurangan Risiko BencanaDi bawah kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kep. Babel, Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si., upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dilaksanakan dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Dalam sambutannya, Bapak Budi Utama menjelaskan bahwa program KIE ini merupakan bagian dari agenda masif yang menyasar 23 titik di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung."Untuk tahun anggaran 2026, kami memfokuskan sasaran pada pelajar SMA dan masyarakat pesisir, khususnya nelayan," jelas Bapak Budi Utama. Beliau juga menyoroti kolaborasi harmonis antara eksekutif dan legislatif, di mana program ini melibatkan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kep. Babel sebagai wujud nyata pola pikir legislatif yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.Sinergi Lintas Sektor dan Antusiasme PesertaAcara dengan tema “Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kita Wujudkan Dunia Pendidikan yang Tangguh Bencana Menuju Babel Berdaya” ini diikuti dengan antusias oleh 100 siswa-siswi kelas X dan XI yang tergabung dalam Organisasi Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas.Kehadiran para narasumber kompeten menambah kualitas intelektual dalam kegiatan ini, di antaranya:• Ibu Ratu Zainab Amira, Perwakilan DWP Provinsi Babel/Ketua Pokja IV PKK Prov. Babel.• Ibu Maryam, Anggota Legislatif DPRD Prov. Kep. Babel.• Bapak Danu Wahyudi, dan Ibu Detri dari Basarnas Pangkalpinang.Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran guru SMAN 1 Pangkalpinang, Kepala BPBD Kota Pangkalpinang, serta Anggota DWP Provinsi Kep. Babel.Apresiasi dari Generasi MudaRespon positif datang dari para peserta. Noviansyah Dirgantara, siswa kelas X.3, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif BPBD ini. "Kegiatan ini sangat menyenangkan dengan materi yang menarik. Kami berharap agenda sosialisasi seperti ini menjadi rutin agar seluruh siswa di sekolah lain juga memiliki bekal pengetahuan kebencanaan yang luas," ungkapnya dengan penuh semangat.Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah yang bijaksana, dedikasi perangkat daerah, dan antusiasme generasi muda, diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melahirkan masyarakat yang tangguh dan siap siaga menghadapi tantangan alam di masa depan.

PANGKALPINANG – Pesisir Pantai Pasir Padi menjadi saksi momentum krusial bagi penguatan mitigasi bencana di Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu pagi. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan agenda strategis berupa Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kebencanaan yang ditujukan khusus bagi masyarakat pesisir. Mengangkat tema “Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kita Wujudkan Masyarakat Pesisir yang Tangguh Bencana Menuju Babel Berdaya,” kegiatan ini dihadiri oleh 100 nelayan dari Kelurahan Temberan, Air Itam, dan Sinar Bulan.Penyelenggaraan kegiatan ini mencerminkan kinerja penuh semangat dan komitmen tinggi dari Bapak Budi Utama, S.STP., M.Si. dalam mengimplementasikan program kerja Bapak Gubernur yang berorientasi pada keselamatan publik. Beliau menggerakkan seluruh instrumen vital internal BPBD, mencakup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, hingga Rehabilitasi dan Rekonstruksi.Semangat kolaborasi tidak hanya terbatas pada edukasi, namun juga menyentuh aspek kemanusiaan melalui pelibatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menyediakan layanan donor darah serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.Eksistensi acara ini semakin bermakna dengan kehadiran langsung Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. (HC) Hidayat Arsani, S.E., yang didampingi oleh Ny. N.K. Widari Hidayat Arsani, M.Si.. Dalam orasi pembukaannya, Gubernur memberikan apresiasi mendalam kepada para nelayan sebagai pilar ekonomi yang berhadapan dengan risiko tinggi. Beliau menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan nelayan adalah prioritas utama yang memerlukan pemahaman mendalam terkait SOP penyelamatan diri saat cuaca ekstrem.Sebagai bentuk kepedulian nyata, dilakukan penyerahan bantuan kepada 100 nelayan pesisir berupa life jacket sebagai perangkat keselamatan esensial saat melaut dalam kondisi cuaca buruk. Sasaran bantuan BPBD Provinsi Kep. Babel adalah 1.200 masyarakat pesisir dan 1.100 siswa SMA/SMA se-BabelMomentum ini juga dibersamai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai manifestasi rasa syukur atas satu tahun kepemimpinan Bapak Gubernur Hidayat Arsani di Negeri Serumpun Sebalai.Gubernur turut menyampaikan imbauan preventif agar para nelayan senantiasa mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri melaut saat gelombang tinggi demi menghindari risiko fatalitas. Beliau memanjatkan doa agar para nelayan senantiasa diberikan kesehatan, cuaca yang bersahabat, serta hasil laut yang berlimpah demi kesejahteraan keluarga.Menutup rangkaian kegiatan, tersirat optimisme dan harapan besar dari masyarakat pesisir, seperti yang diungkapkan oleh Pak Syahril dari Kelurahan Temberan. Para nelayan berharap dukungan pemerintah terus berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk edukasi, tetapi juga melalui stimulan sarana prasarana seperti perahu dan pukat untuk mengakselerasi produktivitas ekonomi dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.