Selayang Pandang


Tugas :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan Eselon I.a yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2009 Bab II pasal 5 BPBD Provinsi mempunyai tugas;

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan uang dan barang dari donatur/masyarakat;
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

Dalam  menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, BPBD Provinsi mempunyai fungsi;

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

  1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
  2. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
  3. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  4. Pembentukan Pusdalop dan Damkar untuk bencana kebakaran hutan/lahan;
  5. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan bidang penaggulangan bencana;
  6. Pengelolan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.