Browse By

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil: 1. SKP 2. Perilaku Kerja

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Apa yang dimaksud dengan SKP ? SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
Bagaimana cara mengisi formulir SKP ? Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan
Bagaimana menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau output dari orang lain ? Cara menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau autputnya dari orang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.
Bagaimana menilai kualitas dalam suatu pekerjaan / kegiatan ? Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Noor 1 Tahun 2013 pada halaman 20.
Siapa saja kah yang dapat memasukkan target biaya ? Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional umum? Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya
Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional tertentu ? Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
Apa berbedaan antara DP3 dengan SKP ? Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.
Apa kaitannya RKT dengan kegiatan tugas jabatan ? Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS.
Apakah dalam menyelesaikan tugas / pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan? Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.
Bagaimana cara mengisi kegiatan tugas jabatan bila sifat dan jenis pekerjaannya sama (homogin) ? Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi.
Bagaimana cara memasukkan kegiatan tugas tambahan ? Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan.

Mekanisme Penilaian Kinerja

Mekanisme Penyusunan Standar Kinerja Jabatan

Penilaian Kinerja PNS

Proses Penyusunan SKP PNS

Daftar Landasan Peraturan
PERKA BKN NO.01TAHUN 2013
PP NOMOR 46 TAHUN 2011

Beberapa kesalahan umum dalam pengisian Prestasi Kerja (SKP & PerilakuĀ  yang tidak berdasarkan Perka BKN Nomor 01 Tahun 2013):

  1. Tidak mengikuti format bentuk baku SKP (Formulir Sasaran Kerja Pegawai, Lampiran I-a, halaman 80);
  2. Dalam pengisian Unsur Penunjang (Tugas Tambahan & Kreativitas) tidak disertai Surat Keterangan seperti tertera pada Lampiran I-c dan I-d (halaman 84-87);
    Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
    Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi atau negara.Penilaian (halaman 60-61)
    Tugas Tambahan poin 1: yang dilakukan dalam 1 tahun, sebanyak 1-3 Kegiatan
    Tugas Tambahan poin 2: yang dilakukan dalam 1 tahun, sebanyak 4-6 Kegiatan
    Tugas Tambahan poin 3: yang dilakukan dalam 1 tahun, sebanyak 7 atau lebih Kegiatan diberikan poin: 3Kreativitas poin 3: apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II.
    Kreativitas poin 6: apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK.
    Kreativitas poin 12: apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaaan yang diberikan oleh Presiden.
  3. Realisasi kerja (Penilaian SKP) tidak boleh melebihi 100 (seratus);Dalam hal ini, realisasi BOLEH melebihi 100 (seratus), karena melebihi target.
    Sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (2) Dalam hal realisasi kerja melebihi target maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus). (halaman 6)
    Sesuai dengan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 (halaman 62)
  4. Penilaian Prestasi Kerja (SKP dan Perilaku Kerja) harus naik dari tahun-tahun sebelumnya;Ini merupakan kesalahan FATAL dalam pengisian Prestasi Kerja!Tidak ada satupun klausul dalam PP Nomor 46 Tahun 2011 maupun Perka BKN Nomor 01 Tahun 2013 yang MENGHARUSKANNYA.
    Hanya dalam syarat kenaikan jabatan dan atau lainnya disyaratkan Prestasi Kerja berada dalam kriteria BAIK. (Baik kriteria SKP maupun sub kriteria Penilaian Kerja bernilai BAIK)Prestasi Kerja terdiri dari 2 Kategori yaitu SKP (bobot 60%) dan Perilaku Kerja (bobot 40%)Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP Nomor 46 Tahun 2011, Pasal 17):
    Sangat baik: 91 ke atas
    Baik: 76-90
    Cukup: 61-75
    Kurang: 51-60
    Buruk: 50 ke bawah

    Penilaian Capaian SKP (Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013, halaman 20):
    Sangat baik: 91 ke atas
    Baik: 76-90
    Cukup: 61-75
    Kurang: 51-60
    Buruk: 50 ke bawah

    Penilaian Perilaku Kerja (ada 6 unsur, Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013, halaman 62):
    Sangat baik: 91-100
    Baik: 76-90
    Cukup: 61-75
    Kurang: 51-60
    Buruk: 50 ke bawah
    * Untuk Tambahan: Unsur Perilaku Kerja dapat dilihat pada Lampiran I-f, halaman 90Penilaian Prestasi Kerja (SKP maupun Penilaian Kerja) berdasarkan hasil NYATA kerja PNS bersangkutan.

    Sungguh merupakan kemustahilan (jika kita menilai secara objektif) bahwa setiap tahun Prestasi Kerja PNS diharuskan naik (maka dalam hal ini tidak ada satupun syarat maupun klausul dalam PP maupun Perka BKN yang menyatakannya) dikarenakan beberapa sebab, seperti:
    Melakukan Cuti di Luar Tanggungan Negara, Cuti Alasan Penting, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Tugas Belajar, Sakit Keras maupun ada Permasalahan Hukum, Produktivitas PNS bersangkutan memang lagi menurun, sampai hal-hal yang tidak terduga.

    Idealnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kurva yang baik. (Dalam hal ini, kurva yang baik tidak mengharuskan menanjak naik terus, ada masa pasang dan surut tetapi masih dalam RANGE “BAIK”)

    Untuk lebih jelasnya bisa membaca langsung PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 01 Tahun 2013, dan dapat berkonsultasi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN RI).

One thought on “Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil: 1. SKP 2. Perilaku Kerja”

  1. VISCANANDA says:

    Unsur Perilaku Kerja dapat dilihat pada Lampiran I-f, halaman 90Penilaian Prestasi Kerja (SKP maupun Penilaian Kerja) berdasarkan hasil NYATA kerja PNS bersangkutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *